MAKASSAR — Siang itu matahari berdiri hampir tepat di atas kepala ketika perahu-perahu kayu mulai mendekati Pulau Lanjukang. Mesin perahu meraung pelan, memecah permukaan laut Spermonde yang berkilau, sementara angin laut berembus membawa aroma asin yang khas.

Dari kejauhan, pulau kecil itu tampak sederhana. Hamparan pasir terang membentang di tepi pantai, kontras dengan birunya laut. Beberapa pohon kelapa berdiri miring, seolah mengikuti arah angin yang tak pernah benar-benar berhenti. Di bagian lain pulau, cemara pantai menjulang tinggi, menaungi rumah-rumah kayu yang menghadap langsung ke laut lepas.

Pulau Lanjukang biasanya sunyi. Aktivitas berjalan pelan, mengikuti ritme ombak dan angin. Namun pada akhir September 2025, suasana itu berubah. Satu per satu perahu merapat di bibir pantai. Sebagian besar peserta datang dari Dermaga Kayu Bangkoa di Kota Makassar, menempuh perjalanan laut sekitar tiga jam. Sejak pagi mereka telah berkumpul di dermaga, menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang menuju pulau.

Di atas perahu yang sama, nelayan dari berbagai wilayah pesisir duduk berdampingan, dari Kepulauan Tanakeke di Kabupaten Takalar, Barrang Caddi di Kota Makassar, Lantebung, hingga perwakilan nelayan dari Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah yang datang dari jarak yang lebih jauh. Mereka tidak hanya membawa perlengkapan, tetapi juga pengalaman, cerita, dan persoalan yang berbeda-beda tentang laut.

Namun tidak semua peserta datang dari arah Makassar. Dari barat laut, beberapa perahu kecil tampak mendekat dari Pulau Kapoposang. Sementara dari timur laut, perahu-perahu nelayan dari Pulau Langkai dan Pulau Bonetambu juga merapat perlahan di tepi pantai Lanjukang, menambah keramaian yang jarang terjadi di pulau ini.

Nelayan, kelompok masyarakat pengawas, aparat keamanan, penyuluh perikanan, hingga aktivis lingkungan turun dari perahu mereka. Tenda-tenda mulai didirikan di bawah pepohonan, peralatan kegiatan diturunkan, dan percakapan-percakapan kecil mulai terjalin. Nelayan yang sebelumnya belum saling mengenal mulai menyapa, bertukar cerita, dan saling bertanya tentang kondisi laut di wilayah masing-masing.

Pulau Lanjukang yang biasanya tenang kini berubah menjadi ruang pertemuan. Di pulau kecil itulah, selama tiga hari, mereka berkumpul dalam sebuah kegiatan bernama Jambore Nelayan 2025, yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober. Sebuah pertemuan yang tidak hanya mempertemukan orang, tetapi juga mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan kegelisahan tentang laut yang sama-sama mereka hidupi.

Ruang Pertemuan yang Jarang Terjadi

Di Pulau Lanjukang, pertemuan itu bukan sekadar berkumpul. Sekitar 110 orang hadir. Nelayan, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyuluh perikanan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam satu ruang yang selama ini jarang benar-benar ada di wilayah pesisir.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Burung Indonesia, Yayasan Hutan Biru, Fauna & Flora Indonesia, dan Lembaga Maritim Nusantara (LEMSA), bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah institusi turut hadir, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, hingga Dinas Perikanan Kota Makassar. Aparat keamanan seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Polairud Polda Sulsel juga ikut duduk bersama para nelayan.

Namun yang membuat pertemuan ini berbeda bukan hanya jumlah peserta atau banyaknya lembaga yang hadir, melainkan ruang percakapan yang terbuka. “Jarang sekali kita bisa duduk bersama seperti ini. Biasanya kalau bertemu aparat atau pemerintah itu karena ada masalah di laut,” kata Andika, nelayan dari Tanakeke.

Di Lanjukang, pertemuan itu berlangsung tanpa tekanan konflik atau penegakan hukum. Untuk pertama kalinya bagi sebagian peserta, nelayan tidak datang sebagai pihak yang diperiksa atau dilaporkan, tetapi sebagai pihak yang berbicara tentang laut, tentang pengalaman mereka, dan tentang perubahan yang mereka rasakan.

Laut yang Menghidupi Masyarakat

Bagi masyarakat pulau dan pesisir, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang hidup yang membentuk cara pandang sejak kecil. Anak-anak belajar membaca arah angin dari ayah mereka, mengenali musim dari cerita orang tua, dan memahami arus laut dari pengalaman melaut yang diwariskan turun-temurun.

Namun laut yang mereka kenal perlahan berubah. Erwin RH, nelayan dari Pulau Langkai sekaligus Ketua Forum Pasibuntuluki, mengatakan perubahan itu kini semakin terasa. Menurutnya, nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. “Dulu dekat sekali dari pulau sudah bisa dapat ikan. Kalau karang rusak, ikan juga tidak akan kembali cepat,” katanya.

Kerusakan terumbu karang menjadi salah satu titik krusial. Ekosistem yang selama ini menjadi tempat berlindung dan berkembang biak berbagai spesies ikan perlahan hilang. Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan, tetapi merambat langsung ke kehidupan masyarakat pesisir.

Ketika karang rusak, populasi ikan menurun. Nelayan harus melaut lebih jauh, biaya bahan bakar meningkat, sementara hasil tangkapan belum tentu bertambah. Dalam jangka panjang, tekanan ini membentuk lingkaran yang sulit diputus, antara kebutuhan ekonomi dan kondisi ekosistem yang terus menurun.

Namun di tengah situasi itu, muncul upaya perbaikan dari masyarakat sendiri. Di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, nelayan mulai menerapkan tata kelola berbasis masyarakat melalui sistem buka-tutup penangkapan gurita. Area tangkap ditutup dalam periode tertentu untuk memberi waktu bagi ekosistem pulih.

Hasilnya mulai terlihat. Gurita semakin mudah didapat dengan ukuran yang lebih besar, sementara terumbu karang menunjukkan tanda-tanda pemulihan alami. “Pembelajaran ini yang kami akan bagikan ke peserta,” kata Erwin saat memberikan sambutan pembukaan.

Di tengah berbagai tekanan terhadap laut, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang menjadi penting, bahwa di tangan masyarakat sendiri, upaya menjaga laut tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mulai menunjukkan hasil.

Belajar Bersama dari Laut

Di bawah tenda sederhana yang didirikan di tepi pantai, para nelayan duduk melingkar. Tidak ada podium tinggi, tidak ada jarak antara pembicara dan peserta. Yang mengisi ruang itu adalah cerita tentang laut, tentang tangkapan, dan tentang sesuatu yang perlahan mereka rasakan mulai hilang.

Kegiatan diawali dengan rangkaian pembukaan yang sedikit formal. Pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari masyarakat setempat, pelaksana kegiatan, hingga perwakilan pemerintah. Namun setelah itu, suasana perlahan berubah menjadi lebih cair. Peserta saling memperkenalkan diri, memahami agenda kegiatan, dan mengenal area camp Jambore Nelayan yang akan menjadi ruang bersama selama tiga hari.

Rangkaian kegiatan yang padat kemudian berjalan dengan ritme yang sengaja dibuat santai. Di sela-sela materi, peserta diajak mengikuti permainan seperti Fisheries Sustainable Games, yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi cara lain untuk memahami konsep keberlanjutan perikanan.

Setelah itu, peserta mulai masuk ke materi yang lebih teknis: pengenalan Endangered, Threatened, and Protected (ETP) Species serta bycatch. Mereka diajak mengidentifikasi spesies-spesies dilindungi yang tersebar di wilayah masing-masing, sekaligus memahami bagaimana cara penanganannya ketika tertangkap secara tidak sengaja.

Jambore ini memang dirancang sebagai ruang belajar kolektif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan simulasi lapangan. Pada sesi awal, mereka belajar mengenali spesies dilindungi dan memahami dampak dari tangkapan sampingan terhadap ekosistem laut.

Bagi sebagian nelayan, pengetahuan ini membuka perspektif baru.  Selama ini, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa spesies yang tertangkap dalam aktivitas sehari-hari ternyata termasuk dalam kategori dilindungi.

Pada hari pertama, diskusi tentang ETP Species menjadi salah satu sesi yang paling hidup. Para nelayan menyebutkan berbagai biota laut yang mereka temui—penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, hingga kima dan mulai mengaitkannya dengan kondisi laut di wilayah masing-masing.

Jamal, nelayan dari Pulau Kapoposang, mengatakan bahwa perairan di wilayahnya masih menjadi habitat bagi berbagai spesies tersebut, meski jumlahnya tidak sebanyak dulu. “Kalau penyu tidak ada, karang bisa rusak karena alga tumbuh terlalu banyak,” katanya, menjelaskan bagaimana satu spesies bisa berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang.

Di Tanakeke, nelayan menyebut penyu sisik, dugong, dan kuda laut sebagai biota yang masih ditemukan, tetapi menghadapi tekanan dari aktivitas perdagangan dan penangkapan. Sementara di Barrang Caddi, penyu sisik masih sering dijumpai di sekitar pulau, meski ancaman terhadapnya datang dari pemanfaatan cangkang sebagai aksesori.

Diskusi ini perlahan membuka kesadaran bersama. Bahwa banyak spesies yang selama ini mereka temui bukan sekadar bagian dari tangkapan, tetapi bagian dari sistem yang menjaga laut tetap hidup.

Saat malam tiba, suasana belajar tidak berhenti. Di tepi pantai, layar sederhana dipasang. Para nelayan duduk berhadap-hadapan dengan laut, menyaksikan film dokumenter dari berbagai lokasi. Film-film itu menampilkan kehidupan masyarakat pesisir, tantangan dalam mengelola laut, serta berbagai solusi yang telah dicoba di tempat lain.

Namun yang terjadi setelah film selesai justru menjadi bagian paling penting. Diskusi panjang pun dimulai.

Ancaman Lama yang Belum Hilang

Namun di balik suasana belajar dan berbagi itu, satu kegelisahan terus muncul berulang, hampir di setiap diskusi, seolah menjadi benang merah yang tak pernah benar-benar putus. Di bawah tenda jambore, hingga larut malam, para nelayan kembali membicarakan hal yang sama ”destructive fishing”. Praktik penangkapan ikan dengan bom dan bius/bahan kimia itu, yang selama bertahun-tahun menjadi ancaman, ternyata masih terus ditemukan di sejumlah perairan Spermonde.

Bagi sebagian peserta, ini bukan sekadar cerita. Arif, nelayan dari Mattiro Baji, Tanakeke, yang juga aktif dalam kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pernah menyaksikan langsung dampaknya. “Waktu survei karang, kami menemukan nelayan dari luar daerah melakukan pengeboman. Karang yang hancur itu bisa puluhan tahun baru kembali,” katanya.

Ledakan bom ikan menghancurkan struktur karang yang terbentuk selama ratusan tahun hanya dalam hitungan detik. Sekali hancur, ekosistem yang menopang kehidupan ikan itu membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih, jika tidak hilang sepenuhnya.

Namun kerusakan itu tidak berhenti pada ekosistem. Di banyak tempat, praktik ini juga memicu konflik antar nelayan. Nelayan pancing kerap berselisih dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tertentu. Ketegangan juga muncul antara nelayan lokal dan nelayan dari luar daerah yang masuk ke wilayah tangkap. “Kadang konflik terjadi karena wilayah tangkap,” kata Arif.

Situasi ini mendorong sebagian komunitas nelayan mulai menyusun aturan lokal—menetapkan zona tangkap, membangun kesepakatan bersama, hingga mencoba sistem pengelolaan berbasis masyarakat sebagai cara meredam konflik sekaligus menjaga sumber daya.

Pengawasan Laut oleh Masyarakat

Di tengah keterbatasan pengawasan formal, masyarakat di beberapa pulau mulai mengambil peran lebih aktif. Mereka membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), sebuah upaya kolektif untuk menjadi “mata dan telinga” di laut.

Namun peran itu tidak datang tanpa tantangan. Erwin, nelayan yang juga terlibat dalam pengawasan, mengatakan bahwa upaya mereka sering kali terhenti di tengah jalan. “Kadang kami sudah foto, sudah catat, tapi laporan tidak ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, proses hukum terhadap pelaku destructive fishing kerap tidak transparan. Nelayan yang melapor justru tidak lagi dilibatkan dalam proses lanjutan. “Nelayan yang melapor kadang tidak dilibatkan lagi dalam proses hukum,” ujarnya.

Meski demikian, sebagian masyarakat tetap memilih untuk terus melakukan patroli secara mandiri. “Tantangan menjadi pengawas laut tidak mudah. Tapi kalau kita tidak lakukan, siapa lagi?” kata seorang anggota Pokmaswas dari Kapoposang.

Persoalan ini tidak hanya dibicarakan antar nelayan. Aparat keamanan turut hadir dan terlibat dalam diskusi, membuka ruang percakapan yang selama ini jarang terjadi di lapangan. Syamsuddin, perwakilan Polairud Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa penegakan hukum di laut membutuhkan bukti yang kuat agar dapat diproses. “Kalau mau proses hukum, harus ada saksi dan bukti,” katanya kepada para peserta.

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mulai memperkuat dokumentasi di lapangan, baik melalui foto, video, maupun pencatatan lokasi kejadian. “Kalau sudah ada bukti kuat, kami bisa melakukan penindakan,” ujarnya.

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan tidak selalu harus represif. Babinsa Kelurahan Barrang Caddi, Syahrul, menilai bahwa banyak persoalan di laut justru berakar pada kesalahpahaman dan konflik antar nelayan. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan persuasif sering menjadi langkah awal yang lebih efektif. “Kalau bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, itu lebih baik,” katanya.

Namun ia juga menegaskan batasnya. Ketika pelanggaran sudah masuk kategori berat, seperti penggunaan bom ikan, maka proses hukum tetap harus berjalan. “Kalau sudah merusak lingkungan dan merugikan banyak orang, tentu harus ada tindakan.”

Di antara keterbatasan kewenangan, lemahnya tindak lanjut, dan realitas di lapangan yang kompleks, para nelayan berada di posisi yang tidak mudah. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan laut, yang pertama melihat kerusakan, sekaligus yang paling merasakan dampaknya.

Beberapa nelayan mengatakan bahwa cerita dalam film terasa sangat dekat dengan pengalaman mereka sendiri. Percakapan berkembang, kadang pelan, kadang emosional. Banyak dari mereka merasa bahwa pengalaman yang selama ini mereka jalani jarang benar-benar didengar.

Pada malam pertama itu pula, peserta mendiskusikan evaluasi form pemantauan yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Mereka membedah hasil pengamatan di lapangan, berbagi pengalaman saat melakukan pemantauan, mengungkap kendala yang dihadapi, hingga memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem ke depan.

Pengetahuan tidak datang dari satu arah. Ia tumbuh dari pengalaman, dari pertemuan, dan dari kesadaran bahwa laut yang mereka hadapi hari ini adalah laut yang sama dengan masalah yang serupa, dan mungkin, dengan solusi yang bisa mereka bangun bersama.

Simulasi Patroli Bersama

Pagi di Pulau Lanjukang dimulai lebih awal dari biasanya. Saat cahaya matahari baru muncul di permukaan laut, para peserta sudah berkumpul di tepi pantai. Beberapa berdiri menghadap horizon, menikmati matahari terbit, sebelum kemudian kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama. Ritme sederhana yang menjadi pembuka hari kedua jambore.

Namun setelah itu, suasana berubah menjadi lebih serius. Para peserta mulai mengikuti pelatihan pemantauan laut. Mereka belajar bagaimana mencatat aktivitas kapal, mengenali jenis alat tangkap, hingga mendokumentasikan berbagai kejadian yang ditemui di laut. Bagi sebagian nelayan, ini bukan hal baru. Tetapi bagi yang lain, ini menjadi cara baru melihat laut. Bukan hanya sebagai ruang tangkap, tetapi juga ruang yang perlu diawasi.

Selain menggunakan formulir monitoring, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi pemetaan digital SW Maps. Melalui aplikasi ini, nelayan dapat mengambil foto sekaligus merekam titik koordinat kejadian secara langsung di lapangan.

Sahid, salah satu fasilitator pelatihan, menekankan bahwa dokumentasi yang kuat adalah kunci dalam pengawasan berbasis masyarakat. “Kalau ada foto, koordinat, dan kronologi yang jelas, laporan akan lebih kuat,” katanya.

Di titik ini, patroli tidak lagi hanya soal melihat. Ia menjadi bagian dari sistem pembuktian, sesuatu yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam upaya penegakan hukum di laut.

Kolaborasi Menjaga Laut dan Deklarasi

Setelah kembali dari simulasi patroli, para peserta berkumpul kembali di darat. Diskusi berlanjut, namun kali ini dalam skala yang lebih besar. Pada hari kedua, jumlah peserta dan para pihak yang hadir bertambah. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan hadir bersama berbagai institusi lainnya. Di saat yang sama, perwakilan Rumah Sakit Labuan Baji juga datang membawa layanan kesehatan pemeriksaan gratis dan sunatan massal bagi masyarakat pulau.

Di bawah terik matahari Pulau Lanjukang, ratusan orang berkumpul menghadap laut. Nelayan, aparat, pemerintah, dan berbagai pihak berdiri dalam satu garis pandang yang sama. Di tempat itu, sesi “Stop Destructive Fishing & Lindungi Biota Laut” menjadi salah satu momen paling penting dalam Jambore Nelayan 2025.

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak. Terutama di wilayah pulau yang selama ini sering berada di pinggiran akses layanan.

Pesan itu kemudian diperkuat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas. “Kalau kegiatan ini hanya mengandalkan pemerintah, itu tidak mungkin. Wilayah laut kita luas, sementara sumber daya terbatas. Karena itu, harus kolaborasi,” katanya.

Pernyataan itu tidak berdiri di ruang kosong. Ia muncul di tengah kenyataan yang terus berulang: program konservasi berjalan, tetapi praktik bom ikan masih terjadi. Ilyas menyebut pendekatan yang dibutuhkan adalah pentahelix, melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sipil. Namun ia juga mengakui bahwa pendekatan yang ada selama ini belum sepenuhnya efektif. “Kita sudah tanam mangrove, transplantasi karang, tapi masih ada bom ikan. Artinya masalah belum selesai,” ujarnya.

Menurutnya, konservasi tidak bisa hanya berhenti pada larangan. “Kalau kita hanya bilang ‘jangan merusak’, itu tidak cukup. Masyarakat juga butuh solusi untuk hidup.”

Ia juga menyoroti ketimpangan yang selama ini dialami masyarakat pulau. “Pulau tidak boleh jadi alasan untuk tidak dilayani,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan pesan yang lebih personal. “Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi niat untuk menjaga laut itu harus dijaga.”

Momentum itu kemudian berlanjut dengan penyerahan Surat Keputusan Kelompok Masyarakat Sadar Konservasi (MASAKO) Forum Pasibuntuluki, sebuah upaya formal untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga laut.

Puncaknya, Rabasiah Nutta, nelayan perempuan dari Tanakeke, berdiri membacakan deklarasi bersama. Isinya tegas: menolak praktik destructive fishing, melindungi biota laut, mendorong penegakan hukum, serta memperkuat kolaborasi lintas pihak.

Satu per satu peserta maju untuk menandatangani komitmen tersebut. Namun bagi para nelayan, deklarasi itu bukanlah akhir. “Menjaga laut itu bukan cuma soal aturan,” kata seorang peserta. “Ini soal bagaimana kita bisa tetap hidup dari laut tanpa merusaknya.”

Dari Simulasi ke Realitas: Wajah Ancaman di Laut

Usai deklarasi, para peserta kembali berkumpul. Namun kali ini bukan untuk seremoni, melainkan untuk membaca ulang apa yang baru saja mereka lihat di laut. Simulasi patroli yang dilakukan di perairan sekitar Pulau Lanjukang seharusnya menjadi latihan, cara mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan kejadian. Tetapi di lapangan, batas antara simulasi dan kenyataan nyaris tidak ada.

Apa yang mereka temukan bukan skenario. Itu adalah situasi yang sudah lama mereka hadapi. Dalam sesi refleksi, hampir semua kelompok melaporkan hal serupa: praktik penangkapan ikan yang merusak masih berlangsung. Kelompok dari Tanakeke menemukan aktivitas pembiusan ikan di jalur patroli. “Dampaknya jelas, ikan mati dan ekosistem rusak,” ujar salah satu peserta.

Di arah utara, kelompok lain mengidentifikasi indikasi penggunaan bom, sekaligus praktik bius dan tembak ikan dalam satu kawasan. “Kalau ini terus terjadi, karang hancur dan hasil tangkapan pasti turun,” kata peserta lain.

Temuan-temuan itu tidak hanya menunjukkan ancaman yang masih ada, tetapi juga memperlihatkan perbedaan cara merespons di lapangan. Sebagian kelompok memilih pendekatan persuasif, memberi penyadartahuan tanpa menyita alat. “Kami hanya menegur, tidak ada perlawanan,” kata salah satu perwakilan.

Namun bagi yang lain, pendekatan seperti itu sering dianggap tidak cukup. Perbedaan ini memicu diskusi yang cukup tajam. Pertanyaan yang muncul sederhana, tetapi sulit dijawab: apakah cukup dengan menegur, atau perlu tindakan yang lebih tegas?

Farid, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa kewenangan Pokmaswas memiliki batas. “Penindakan itu harus ada bukti dan kewenangan, Yang penting didokumentasikan dengan baik,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh berujung konflik. “Pendekatan persuasif tetap harus diutamakan.” Namun di laut, situasi tidak selalu berjalan sesuai pedoman.

Beberapa peserta mengaku bahwa tanpa mendekat, bahkan dalam kondisi tertentu harus mengejar pelaku sering lolos tanpa jejak. “Kalau tidak didekati, sulit tahu apa yang mereka lakukan,” kata salah satu peserta.

Diskusi ini memperlihatkan posisi yang tidak mudah: nelayan berada di antara keterbatasan kewenangan dan kebutuhan mendesak untuk melindungi laut yang menjadi sumber hidup mereka.

Simulasi patroli itu akhirnya berubah makna. Ia bukan lagi sekadar latihan, tetapi cermin dari kenyataan bahwa ancaman terhadap laut masih berlangsung, dan nelayan adalah pihak yang paling dekat untuk melihatnya, sekaligus paling rentan menanggung dampaknya.

Cerita dari Laut dan Penyu yang Kembali

Setelah sesi refleksi yang penuh perdebatan, suasana jambore perlahan berubah. Percakapan bergeser dari ketegangan ke ruang yang lebih tenang, namun tidak kalah penting. Sharing Session 3 dilanjutkan dengan materi konservasi penyu.

Berbagi praktik cerdas dalam menjaga penyu dan habitatnya, mendiskusikan pengelolaan sarang, tukik, hingga area pantai, sekaligus menceritakan tantangan konservasi di lapangan dan belajar dari pengalaman komunitas lain.

Namun di tengah diskusi teknis itu, yang paling kuat justru datang dari cerita-cerita personal. Rusman, seorang nelayan, menceritakan pengalaman yang masih ia ingat dengan jelas. Suatu hari, saat menarik jaring, seekor penyu besar ikut terperangkap.

Bagi sebagian nelayan, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan, tangkapan bernilai ekonomi. Tetapi Rusman memilih jalan berbeda. “Saya lihat penyu itu masih hidup, jadi saya lepaskan kembali ke laut,” katanya.

Ia tahu penyu bisa dijual. Tetapi baginya, laut bukan hanya soal hasil hari ini. “Kalau semua penyu kita ambil, nanti anak-anak kita lihat penyu di mana?”

Cerita serupa datang dari Jamal, nelayan dari Kapoposang. Ia mengatakan penyu masih sering datang bertelur di pantai pulau mereka. Jika menemukan sarang, warga akan menandainya agar tidak terganggu. “Kalau penyu masih datang ke pulau kita, itu berarti laut kita masih bagus,” katanya.

Di Pulau Lanjukang sendiri, tanda-tanda itu masih ada. Dua jenis, penyu hijau dan penyu sisik masih rutin bertelur di pulau ini. Para peserta mengunjungi langsung lokasi konservasi penyu yang dikelola masyarakat. Pendekatan yang digunakan sederhana, tetapi konsisten.

Jika menemukan sarang, telur tidak dipindahkan. Masyarakat hanya memagari lokasi agar tetap aman dari gangguan. Dalam satu sarang, biasanya terdapat antara 60 hingga 140 telur, dengan musim puncak peneluran terjadi antara Februari hingga April.

Di tengah cerita tentang kerusakan dan ancaman, praktik-praktik seperti ini menjadi penanda lain bahwa laut belum sepenuhnya hilang. Dan di tangan masyarakat yang memilih menjaga, selalu ada kemungkinan untuk memulihkannya kembali.

Berbagai Cerita Baik dari Berbagai Pulau

Malam kembali turun di Pulau Lanjukang. Setelah makan bersama, ruang diskusi kembali hidup, bukan dengan suasana formal, tetapi dengan percakapan yang mengalir perlahan di bawah langit terbuka.

Kegiatan diawali dengan pemutaran film, lalu berlanjut ke sesi berbagi tentang tata kelola sumber daya laut. Para peserta bertukar praktik-praktik yang mereka jalankan di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana mereka mengatur ruang tangkap, membangun kelembagaan, hingga menyusun aturan lokal yang disepakati bersama.

Sejak awal, jambore ini memang dibangun sebagai ruang silaturahmi antar nelayan. Tidak ada presentasi yang kaku. Tidak ada jarak antara “narasumber” dan “peserta”. Yang ada adalah percakapan setara dengan bahasa yang mereka pahami sendiri, berangkat dari pengalaman yang benar-benar mereka alami di laut.

Beberapa nelayan bercerita tentang upaya membatasi wilayah tangkap. Yang lain berbagi pengalaman menjaga sarang penyu di pulau mereka. Cerita-cerita ini menjadi bentuk sharing praktik cerdas pengetahuan yang lahir dari pengalaman lokal, dan perlahan berpindah dari satu pulau ke pulau lain.

Dari Pulau Bonetambu, H. Gassing menceritakan bagaimana mereka mulai menerapkan sistem buka-tutup penangkapan gurita. Meski hasilnya belum sepenuhnya terlihat karena masih dalam masa penutupan pertama, ia mulai merasakan perubahan. “Di wilayah buka tutup kami pasang pelampung, bendera, dan papan informasi. Ada logo pemerintah dan penegak hukum. Itu membuat pelaku bom jadi takut,” ujarnya.

Menurutnya, sistem ini tidak lahir begitu saja. Mereka belajar dari pengalaman Pulau Lanjukang dan Langkai. Dua wilayah yang lebih dulu menerapkan sistem serupa, dan mulai merasakan dampaknya: ukuran gurita yang membesar dan kondisi karang yang perlahan membaik.

Dari tempat yang lebih jauh, nelayan dari Banggai membawa cerita yang lain. Di pesisir Desa Monsongan, mereka mengembangkan kawasan “Rumah Dayah” sebuah area tangkap yang dikelola bersama oleh masyarakat. Kawasan ini mencakup Rep Batu Kolung seluas 4,6 hektare dan lokasi cadangan Rep Soku seluas 1,4 hektare.

Di sana, akses ditutup selama enam bulan. Tidak ada aktivitas penangkapan yang diperbolehkan, termasuk praktik destruktif. Setelah masa penutupan berakhir, nelayan hanya boleh menangkap ikan dengan alat tangkap sederhana dan ramah lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh Pokmaswas, dengan dukungan pemerintah desa serta berbagai pihak seperti PSDKP, Polairud, KKP, dan dinas perikanan.

Untuk memperkuat pemulihan ekosistem, masyarakat juga mengembangkan inovasi sederhana, bioreeftek dari tempurung kelapa sebagai media tumbuh karang, serta seanook, struktur bambu yang menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan dan biota laut lainnya.

Cerita-cerita ini menunjukkan satu hal yang sama: bahwa konservasi tidak selalu harus datang dari luar, tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Dari tangan nelayan sendiri, solusi berbasis lokal justru tumbuh sebagai fondasi yang paling nyata untuk menjaga laut.

Laut sebagai Masa Depan

Keesokan paginya, di hari terakhir jambore, suasana kembali berubah. Para peserta berkumpul di tepi pantai untuk membersihkan area bersama. Setelah itu, satu per satu mulai berkemas membongkar tenda, merapikan perlengkapan, dan bersiap kembali ke pulau masing-masing.

Perahu-perahu yang sebelumnya membawa mereka datang kini kembali disiapkan untuk berlayar. Pulau Lanjukang perlahan kembali seperti semula tenang, seolah tidak pernah menjadi ruang pertemuan ratusan orang dari berbagai wilayah.

Namun bagi para nelayan yang hadir, sesuatu telah tertinggal. Bukan sekadar kenangan, tetapi kesadaran. Bahwa laut yang mereka hadapi bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya tentang tangkapan, atau penghasilan yang harus dibawa pulang. Laut adalah ruang hidup yang lebih panjang dari satu generasi.

Ia adalah masa depan. Dan menjaga laut dengan segala keterbatasan, dengan segala tantangan menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa masa depan itu masih ada, bagi mereka, dan bagi anak-anak yang kelak akan mewarisi laut yang sama.