SINJAI – Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang di Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dimulai dengan membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia menggelar Sosialisasi Program Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data untuk Mengurangi Tekanan terhadap Terumbu Karang di Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan di Ruang Rapat Balitbangda Kabupaten Sinjai, Kamis 21 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, penyuluh perikanan, aparat keamanan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Balitbangda, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kecamatan Pulau Sembilan, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, Pos TNI Angkatan Laut Sinjai, penyuluh perikanan, akademisi dari Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, organisasi masyarakat sipil, media, serta tim YKL Indonesia sebagai pelaksana program.

Kebijakan Berbasis Data Menjadi Fondasi Pengelolaan

Membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menyampaikan apresiasi atas inisiatif YKL Indonesia yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Sinjai, khususnya dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Menurutnya, Pulau Sembilan merupakan kawasan strategis yang tidak hanya memiliki kekayaan ekologi berupa terumbu karang seluas sekitar 3.700 hektare, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan kawasan harus dibangun berdasarkan data ilmiah, hasil riset, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kebijakan yang efektif harus dilandasi oleh data dan riset yang akurat. Karena itu kami menyambut baik pendekatan yang ditawarkan YKL Indonesia yang menggabungkan penguatan data, peningkatan kapasitas masyarakat, tata kelola lokal, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Andi Jefrianto Asapa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya laut sangat bergantung pada kesepakatan yang lahir dari masyarakat sendiri. Menurutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif.

“Aturan terbaik adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi prosesnya, sementara masyarakat menentukan bentuk pengelolaan sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan begitu, pengelolaan akan menjadi milik masyarakat dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih kuat,” tambahnya.

Ia juga menilai pengembangan budidaya rumput laut dan pengelolaan perikanan gurita tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling mendukung sebagai strategi diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat konservasi ekosistem laut.

Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan Program

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menjelaskan bahwa Kabupaten Sinjai dipilih sebagai lokasi implementasi program karena memiliki potensi besar dalam pengembangan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat sekaligus mendukung penguatan Calon Kawasan Konservasi Pulau Sembilan.

Program ini merupakan bagian dari hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) yang dilaksanakan melalui skema kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung konservasi terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut Nirwan, YKL Indonesia tidak datang membawa solusi yang bersifat satu arah. Sebaliknya, organisasi berupaya membangun ruang kolaborasi agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi sesuai kewenangan dan kapasitasnya masing-masing.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi. Karena itu kami datang bukan membawa program yang berjalan sendiri, tetapi membuka ruang agar pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun pengelolaan bersama,” ungkap Nirwan.

Ia menambahkan bahwa tujuan utama program bukan semata-mata menjaga ekosistem terumbu karang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan.

“Jalan masuk kami adalah ekonomi. Kami ingin menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi dapat berjalan beriringan,” jelasnya.

Nirwan berharap fondasi yang dibangun selama 15 bulan pelaksanaan program dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai mitra lainnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya pesisir Pulau Sembilan.

Empat Pilar Menuju Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pada sesi pemaparan program, Program Manager YKL Indonesia sekaligus Koordinator program, Alief Fachrul Raazy, menjelaskan bahwa implementasi program akan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu riset dan monitoring partisipatif, peningkatan kapasitas masyarakat melalui SETARA (Sekolah Tanpa Ragu), penguatan tata kelola lokal perikanan gurita berbasis masyarakat, serta pengelolaan bersama (co-management) yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Alief, pendekatan tersebut dirancang agar masyarakat menjadi aktor utama dalam keseluruhan proses, mulai dari menghasilkan data hingga menyusun tata kelola berdasarkan kondisi lokal.

“Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku utama dalam menghasilkan data, menyusun tata kelola, dan mengambil keputusan. Pendekatan kami sepenuhnya berbasis partisipasi masyarakat,” jelas Alief.

Ia menegaskan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologi yang berbeda sehingga model pengelolaan tidak dapat diseragamkan.

“Kami tidak datang membawa model pengelolaan yang sudah jadi. Masyarakatlah yang akan menentukan bentuk tata kelola berdasarkan data, kondisi lokal, dan kesepakatan bersama,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah Daerah Perkuat Implementasi Program

Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan menunjukkan tingginya antusiasme peserta. Berbagai perangkat daerah menyampaikan masukan untuk memastikan implementasi program dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Balitbangda Kabupaten Sinjai, Alamsyah Bahar, menekankan bahwa seluruh proses pengambilan kebijakan harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap kebijakan di Kabupaten Sinjai harus didukung oleh data. Karena itu kami berharap hasil riset program ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah dan memperkuat forum kerja sama antarinstansi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam, mengingatkan pentingnya melibatkan pemerintah desa sejak tahap awal agar proses pengelolaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pelibatan pemerintah desa sejak awal sangat penting karena merekalah yang paling memahami kondisi masyarakat. Data perikanan yang sudah tersedia juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dipadukan dengan data yang dihasilkan masyarakat,” katanya.

Masukan peserta lainnya juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program dengan rencana pembangunan daerah, pemanfaatan data yang telah dimiliki pemerintah, penguatan kelembagaan desa, pengembangan alternatif mata pencaharian seperti budidaya rumput laut, serta penyusunan tata kelola yang mampu mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Membangun Fondasi Kolaborasi Jangka Panjang

Selain memperkenalkan tujuan dan pendekatan program, sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai penerapan prinsip safeguard, mekanisme pengaduan, dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan program yang transparan, inklusif, dan menghormati hak-hak masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dukungan pelaksanaan program oleh perwakilan pemerintah daerah, perangkat daerah, akademisi, penyuluh perikanan, media, dan YKL Indonesia sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program TFCCA di Pulau Sembilan.

Melalui kolaborasi yang dibangun sejak awal, Program Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola perikanan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang di Pulau Sembilan untuk generasi mendatang.

Program ini didanai melalui hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.