SINJAI – Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan data statistik atau kajian ilmiah. Pengetahuan, pengalaman, dan praktik sehari-hari para nelayan menjadi bagian penting dalam memahami kondisi perikanan yang sesungguhnya.
Berangkat dari pendekatan tersebut, Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia melaksanakan diagnosa perikanan berbasis riset aksi partisipatif di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai pada 18 – 23 Juni 2026.
Melalui serangkaian wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan observasi lapangan, tim YKL Indonesia berdialog langsung dengan nelayan, pengepul, kelompok perempuan, pemerintah desa, serta berbagai unsur masyarakat untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi perikanan gurita.
Proses ini menjadi fondasi dalam penyusunan strategi pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data sebagai bagian dari Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA).
Berbeda dengan pendekatan yang langsung menawarkan solusi, YKL Indonesia memilih memulai program dengan mendengarkan pengalaman masyarakat. Selama beberapa hari, tim mendatangi rumah-rumah pengepul, berdiskusi dengan kelompok nelayan hingga malam hari, serta mengunjungi Pulau Liang-Liang untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat pesisir.
Andi Muhammad Subhan, fasilitator kegiatan dari YKL Indonesia, mengatakan bahwa tujuan utama diagnosa perikanan bukan mencari jawaban yang sudah disiapkan, melainkan belajar langsung dari masyarakat mengenai bagaimana sistem perikanan berjalan selama ini.
“Kami datang bukan untuk menggurui. Kami ingin belajar bersama masyarakat, memahami bagaimana kondisi perikanan di Pulau Sembilan, bagaimana gurita ditangkap, dipasarkan, hingga tantangan yang dihadapi nelayan. Dari proses itu kita bisa menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Subhan.
Menurutnya, seluruh informasi yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan kegiatan selama lebih dari satu tahun pendampingan sehingga setiap intervensi yang dilakukan benar-benar berangkat dari kondisi lapangan, bukan asumsi.
Pengetahuan Nelayan Menjadi Data Penting
Diskusi dengan nelayan memperlihatkan betapa kuatnya pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat mengenai perikanan gurita. Mereka mampu menjelaskan lokasi penangkapan, musim produksi, biaya operasional, jenis armada yang digunakan, hingga perubahan kondisi sumber daya laut dalam beberapa tahun terakhir.
Salah seorang nelayan menceritakan bahwa wilayah penangkapan gurita di sekitar Pulau Kambuno masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun, meningkatnya jumlah nelayan dari luar pulau menjadi tantangan tersendiri.
“Dulu orang dari luar jarang datang. Sekarang sering ada yang masuk menyelam di wilayah kami. Kadang kami usir karena ini tempat kami mencari nafkah. Kalau mau mengatur, menurut saya harus kompak satu kecamatan supaya tidak menimbulkan konflik,” ungkap seorang nelayan saat FGD.
Dalam diskusi yang sama, nelayan juga menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal, tetapi memerlukan kesepahaman di antara masyarakat yang memanfaatkan wilayah tangkap yang sama. Menurut mereka, tantangan terbesar bukan sekadar keberadaan nelayan dari luar, melainkan bagaimana membangun komitmen bersama agar sumber daya gurita tetap lestari.
Keluhan lain yang mengemuka adalah masih minimnya pelibatan nelayan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.
“Kalau ada kegiatan-kegiatan begini yang diundang itu-itu terus. Nelayan yang benar-benar tahu kondisi di laut justru sering tidak diundang. Akibatnya, yang dibahas kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kami hadapi,” ujar salah seorang peserta FGD.
Masukan tersebut menjadi catatan penting bagi YKL Indonesia agar proses penyusunan tata kelola nantinya benar-benar melibatkan nelayan sebagai aktor utama.
Memahami Rantai Perdagangan Gurita
Selain nelayan, tim juga melakukan wawancara dengan para pengepul gurita untuk memahami rantai pasok komoditas tersebut.
H. Natsir, salah seorang pengepul di Pulau Kambuno, menjelaskan bahwa gurita dari nelayan biasanya dikumpulkan selama dua hingga tiga hari sebelum dikirim ke Sinjai menggunakan kapal penumpang. Jumlah yang dikirim sangat bergantung pada musim. Pada musim panen, pengiriman dapat mencapai puluhan gabus, sementara pada musim paceklik hanya satu hingga dua gabus dalam beberapa hari.
Ia juga telah melakukan pencatatan sederhana mengenai jumlah gurita yang dibeli setiap hari.
“Sekarang setiap gurita yang masuk kami timbang dan catat. Dari situ kami tahu berapa kilogram yang terkumpul, berapa nilai penjualannya, sampai bisa menghitung untung atau rugi. Kalau kualitas gurita turun karena penyimpanan terlalu lama, itu juga langsung terasa,” jelas H. Natsir.
Informasi serupa disampaikan Pak Ambo, pengepul lainnya di Pulau Kambuno. Menurutnya, sebagian besar gurita yang dikumpulkan berasal dari sekitar 20 nelayan yang secara rutin menjual hasil tangkapannya. Saat musim barat, volume pengiriman meningkat tajam dan dapat mencapai beberapa gabus setiap hari. Ia juga menuturkan bahwa pencatatan hasil pembelian telah dilakukan menggunakan timbangan digital dan buku catatan sederhana.
Bagi tim YKL Indonesia, informasi dari para pengepul menjadi bagian penting dalam memahami rantai perdagangan gurita, termasuk pola pemasaran, hubungan permodalan dengan nelayan, serta potensi pengembangan sistem pencatatan hasil tangkapan yang lebih baik.
Masyarakat Menjadi Mitra Pengelolaan
Program Manager YKL Indonesia, Alief Fachrul Raazy, menjelaskan bahwa diagnosa perikanan merupakan tahapan penting sebelum menyusun kegiatan bersama masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat harus dibangun di atas informasi yang benar-benar berasal dari lapangan sehingga setiap keputusan didukung oleh data sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.
“Karena itu kami memulai dengan belajar dari masyarakat. Kami ingin mengetahui bagaimana sistem perikanan berjalan, bagaimana rantai perdagangan gurita, bagaimana kondisi wilayah tangkap, hingga apa yang menjadi harapan masyarakat. Semua informasi itu nantinya menjadi dasar dalam menyusun pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data,” ujar Alief.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip partisipasi dan Free, Prior and Informed Consent (FPIC), di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap awal penyusunan program.
Menuju Pengelolaan Perikanan Gurita Berkelanjutan
Selain aspek perikanan, proses diagnosa juga memetakan kondisi sosial masyarakat, aktivitas kelompok perempuan, mata pencaharian alternatif seperti budidaya rumput laut, layanan penyuluhan perikanan, hingga kelembagaan masyarakat di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang. Informasi tersebut akan digunakan untuk menyusun strategi pendampingan yang tidak hanya berfokus pada sumber daya gurita, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
Melalui diagnosa perikanan berbasis riset aksi partisipatif ini, YKL Indonesia berharap proses penyusunan tata kelola perikanan gurita di Pulau Sembilan benar-benar lahir dari pengalaman, pengetahuan, dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah pengelolaan yang akan disusun ke depan tidak hanya didukung oleh data, tetapi juga memperoleh legitimasi dan komitmen dari masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya laut.
Program ini didanai melalui hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang melalui pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dan data, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
