DONGGALA – Hutan mangrove merupakan benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, dan berbagai dampak perubahan iklim. Selain menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biota laut, mangrove juga menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Namun, berbagai tekanan seperti abrasi, sampah kiriman, hingga perubahan penggunaan lahan terus mengancam keberlanjutan ekosistem ini.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan mangrove berbasis masyarakat, Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Yayasan Bonebula (YBB) melalaui Program SOLUSI (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia) melaksanakan Patroli Mangrove di enam desa dan kelurahan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang berlangsung pada 9 – 15 Maret 2026 ini bertujuan memantau kondisi ekosistem mangrove sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
Patroli dilaksanakan di Desa Tolongano, Desa Lalombi, Desa Tompe, Desa Lompio, Kelurahan Tanjung Batu, dan Kelurahan Labuan Bajo. Selama sepekan, masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, aparat terkait, serta kelompok pengelola mangrove menyusuri kawasan pesisir untuk mengamati langsung kondisi mangrove di wilayah masing-masing.
Puluhan peserta berjalan di antara akar-akar mangrove yang menjulang di sepanjang garis pantai. Mereka tidak sedang mencari hasil tangkapan laut, melainkan memeriksa kondisi ekosistem yang selama ini menjadi pelindung alami desa-desa pesisir dari ancaman abrasi dan cuaca ekstrem.
Patroli mangrove periode pertama ini mengangkat tema pengenalan dan pemantauan awal kondisi mangrove, dengan fokus pada pengamatan awal kondisi mangrove sekaligus memperkenalkan metode pemantauan kepada kelompok masyarakat dan para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan partisipatif, peserta diajak mengenali kondisi ekosistem mangrove, mengidentifikasi berbagai ancaman, serta mendiskusikan langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan bersama.
Belajar Langsung dari Lapangan
Dalam pelaksanaannya, peserta melakukan pengamatan terhadap kondisi vegetasi mangrove, tingkat keberhasilan rehabilitasi yang pernah dilakukan, keberadaan sampah kiriman, tanda-tanda abrasi, serta berbagai aktivitas yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan ekosistem pesisir.
Bagi sebagian peserta, kegiatan ini menjadi pengalaman pertama melakukan pemantauan mangrove secara sistematis. Mereka tidak hanya melihat kondisi kawasan, tetapi juga mendiskusikan penyebab berbagai perubahan yang terjadi dan kemungkinan solusi yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Munifar Salim, Program Officer Program SOLUSI yang dilaksanakan oleh YKL Indonesia dan YBB, patroli mangrove menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitar mereka.
“Ketika masyarakat turun langsung ke lapangan, mereka bisa melihat sendiri kondisi mangrove yang ada di wilayahnya. Mereka mengetahui mana area yang masih baik, mana yang mulai mengalami tekanan, dan apa saja ancaman yang sedang terjadi. Dari situ tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk ikut menjaga,” ujar Munifar.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan kapasitas kelompok pengelola mangrove yang sebelumnya telah dibentuk atau direvitalisasi melalui Program SOLUSI.
“Kami ingin kelompok pengelola mangrove tidak hanya aktif ketika ada kegiatan program, tetapi mampu melakukan pemantauan secara mandiri dan berkelanjutan. Karena masyarakatlah yang hidup berdampingan dengan mangrove setiap hari dan paling memahami dinamika yang terjadi di wilayah mereka,” tambahnya.
Tantangan yang Ditemukan
Patroli lapangan menunjukkan bahwa sebagian kawasan mangrove di wilayah dampingan masih berada dalam kondisi cukup baik. Namun, peserta juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Di beberapa lokasi, bibit mangrove hasil rehabilitasi ditemukan mati akibat abrasi yang cukup tinggi. Perubahan garis pantai dan hempasan gelombang menyebabkan sebagian area penanaman tertimbun atau tersapu arus. Selain itu, ditemukan pula tumbuhan merambat seperti Ipomoea yang berpotensi menghambat pertumbuhan mangrove muda.
Persoalan lain yang hampir ditemukan di setiap lokasi adalah keberadaan sampah kiriman yang terbawa arus laut dan terjebak di antara akar-akar mangrove. Sampah plastik dan limbah rumah tangga tidak hanya mengganggu estetika kawasan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan ekosistem pesisir dalam jangka panjang.
Dalam diskusi yang berlangsung selama patroli, masyarakat juga menyampaikan berbagai informasi terkait dinamika pemanfaatan kawasan pesisir, termasuk potensi ancaman yang dapat memengaruhi keberadaan mangrove apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.
Kolaborasi Menjaga Benteng Pesisir
Patroli mangrove tidak hanya menjadi sarana pemantauan lingkungan, tetapi juga ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, serta tim Program SOLUSI.
Saat pelaksanaan patroli mangrove di Desa Tolongano. Camat Banawa Selatan, Yusran, turut hadir dan mengikuti kegiatan pemantauan mangrove bersama masyarakat dan tim program. Selama kegiatan berlangsung, ia terlihat aktif berdiskusi dan memberikan perhatian terhadap berbagai aspek pengelolaan mangrove.
Dalam diskusi lapangan, Yusran banyak mengajukan pertanyaan terkait jenis-jenis mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir, perbedaan karakteristik mangrove berdasarkan lokasi tumbuhnya, hingga pola pertumbuhan mangrove yang membentuk rumpun pada area tertentu. Ketertarikannya menunjukkan pentingnya pemahaman bersama mengenai fungsi dan karakteristik ekosistem mangrove sebagai dasar dalam upaya perlindungan kawasan pesisir.
Menurutnya, upaya menjaga mangrove tidak cukup hanya melalui kegiatan rehabilitasi atau penanaman, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah di tingkat lokal. “Mangrove ini harus kita jaga bersama. Kalau bisa desa mulai memikirkan aturan untuk mengatur pengelolaan mangrove agar tidak mudah dialihfungsikan,” ujar Yusran, Camat Banawa Selatan.
Ia menilai keberadaan mangrove memiliki peran strategis dalam melindungi wilayah pesisir Donggala dari ancaman abrasi sekaligus menjadi bagian penting dari upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat pesisir.
Cerita menarik lainnya muncul saat kegiatan patroli mangrove di Kelurahan Labuan Bajo. Setelah kegiatan lapangan selesai, diskusi dilanjutkan bersama pemerintah kelurahan untuk membahas kondisi mangrove yang ditemukan selama pemantauan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kelurahan Labuan Bajo menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Harapannya setiap kegiatan komunitas yang berkaitan dengan mangrove atau lingkungan pesisir bisa selalu melibatkan pemerintah kelurahan agar kita bisa bekerja bersama menjaga kawasan ini,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan mangrove menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi pendamping, berbagai tantangan seperti abrasi, sampah pesisir, maupun ancaman alih fungsi lahan dapat diantisipasi lebih dini.
Bagi Program SOLUSI, dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran kelompok pengelola mangrove sekaligus mendorong lahirnya kebijakan dan aksi nyata untuk menjaga ekosistem pesisir di Kabupaten Donggala.
Dari Pemantauan Menuju Aksi Nyata
Patroli mangrove yang dilakukan di enam desa dan kelurahan ini melibatkan sebanyak 75 peserta, terdiri dari 51 laki-laki dan 24 perempuan. Keterlibatan perempuan yang mencapai lebih dari 30 persen menunjukkan semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem pesisir.
Lebih dari sekadar kegiatan pemantauan, patroli ini menjadi ruang belajar bersama untuk memahami hubungan antara kesehatan ekosistem mangrove dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Berbagai temuan di lapangan akan menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan tindak lanjut, mulai dari pemantauan berkala, penanganan abrasi, pengelolaan sampah pesisir, hingga penguatan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat.
Melalui Program SOLUSI, YKL Indonesia dan Yayasan Bonebula sebagai mitra Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sebagai salah satu anggota konsorsium SOLUSI terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati pesisir, serta pengelolaan ekosistem mangrove berbasis komunitas di Kabupaten Donggala.
SOLUSI merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dan pemerintah Jerman (BMUKN) melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) yang diimplementasikan secara bersama oleh konsorsium untuk menangani degradasi lahan dan bentang laut di Indonesia, dengan meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mata pencaharian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi wilayah pesisir saat ini, langkah-langkah sederhana seperti menyusuri hutan mangrove, mencatat perubahan yang terjadi, dan mendiskusikannya bersama masyarakat menjadi fondasi penting untuk menjaga masa depan pesisir yang lebih tangguh dan lestari.
